Rencana Penurunan Tarif Interkoneksi Dari Menkominfo Ditolak Serikat Pekerja BUMN

394
Nusantarapost.com Belum lama ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengajukan rencana adanya kebijakan penurunan tarif interkoneksi, namun sayangnya hal tersebut ditolak secara tegas oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis dan Serikat Karyawan Telkom.

Dengan adanya langkah yang diambil oleh pemerintah ini, maka Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis dan Serikat Karyawan Telkom mengungkapkan apabila keputusan yang akan diberlakukan pada tanggal 1 September 2016 besok ini adalah hal yang sangat merugikan pihak mereka.

“Keputusan tersebut justru hanya merugikan negara dan malah menguntungkan operator asing yang beroperasi di Indonesia,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto saat jumpa wartawan di Bumbu Desa, Minggu (28/8).

Ada beberapa alasan yang membuat kedua serikat tesebut tetap kekeh melakukan penolakan, diataranya karena proses yang terkesan terburu-buru, azas kepatutan penandatanganan diabaikan, untuk kondisi sekarang tanpa adanya Ketua Badan Regulasi Telekomukasi Indonesia (BRTI) seharusnya tidak layak seorang PLT Dirjen menandatanganinya.

“Isi surat tersebut juga terindikasi melanggar peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggara telekomunikasi, khusus mengenai penetapan tarif interkoneksi yang seharusnya didasarkan pada pasal 22 dan 23 PP tersebut,” katanya.

Disebutkan pada Pasal 22 bahwa Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis’.

Tarif interkoneksi itu sendiri seharusnya adalah sebuah kesepakatan seluruh operator yang ada di Indonesia.

Sementara untuk sisi lain, besar keuntungan operator asing dan kerugian negara. Ia mengungkapkan apabila melihat dari besaran tarif interkoneksi yang ditetapkan Rp 204 sementara pada rapat dengan pendapat antara komisi I DPR dengan para CEO operator pada tanggal 25 Agustus 2016 kemarin.

Yaitu dengan cost recorvery sebesar Rp 65 per menit, XL Rp 87 per menit akan untung Rp 117 per menit, untuk telkomsel dengan cost revovery Rp 285 per menit akan rugi Rp 81 per menit.

Apabila tarif interkoneksi antar operator Rp 10 miliar menit per bulan, bisa dihitung berapa keuntungan operator asing tersebut dan kerugian Telkomsel.

Bahkan disebutkan bahwa rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melakukan penurunan tarif Interkoneksi dinilai oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis sekedar mencari popularitas dengan merugikan negara dan menguntungkan operator asing yang beroperasi di Indonesia.

Share.