GrabCar dan Uber Taxi Resmi Mendapat Naungan Hukum Dari Kemenhub

66
Nusantarapost.com Berita terbaru kini datang dari jasa angkutan umum berbasis online yaitu Uber Taxi dan GrabCar, dimana kedua layanan ini secara resmi telah mendapat payung hukum dari Kemenhub. Saat ini tarif angkutan berbasis aplikasi tersebut sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

Angkutan itu eksekutif yang dipesan dengan memakai aplikasi online sepenuhnya diserahkan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji hartanto Iskandar menjelaskan bahwa, “Untuk taksi online, tarif saat ini sudah tida lagi ada persetujuan dari pemerintah. kesepakatan saja antara pengguna dan perusahaan penyedia jasa.”

Skema sistem penarfan ini sama halnya dengan model angkutan bajaj. Yaitu antara penumpang dengan pengemudi bisa menyepakati berharap tarif yang dikenakan untuk satu kali perjalanan. Bedanya jika untuk bajaj terjadi bentuk negosiasi antara penyedia dan pengguna jasa tersebut.

Pudji Hartanto Iskandar juga memberi penjelasan lebih kompleks lagi, yaitu penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) Nomor 32 Tahun 2016.

Dalam Permen tersebut telah dijelaskan aturan-aturan mengenai sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Tak cukup disitu saja, peraturan tersebut juga senada dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. “Di dalam Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016, sudah sangat jelas diatur persyaratan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Sama halnya dengan menggunakan taksi atas tujuan tertentu, keperluan pariwisata dan di kawasan tertentu. Banyak perusahaan yang bertanya ke saya mengenai persyaratan-persyaratan ini, “ungkap Pudji.

Contoh kecil saja tentang maslaah STNK yang mengatasnamakan nama perusahaan. Sementara kendaraan yang ada adalah milik pribadi seseorang. “STNK bisa atas nama perusahaan, tapi cq. Jadi kalau sudah tidak kerja, kendaraan dapat ditarik pemiliknya. Kami akan koordinasi dengan polri terkait STNK,” jelasnya.

Disisi lain, Direktur Angkutan dan Mutimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana mengatakan, kewajiban perusahaan aplikasi, jika bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum, perusahaan aplikasi harus punya kewajiban untuk mendaftarkan.

Apabila perusahaan masih tetap menjadi penyedia aplikasi, sebut saja Grab dan Uber ini maka harus menjalin kerjasama dengan badan hukum (koperasi) yang telah memiliki izin menyelenggarakan transportasi umum.

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa armada taksi yang berbasis pelayanan online ini harus mengurus izin operasi ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dengan begitu maka armadanya bisa beroperasi secara resmi.

Share.