Inilah Perbedaan Izin Taksi Konvensional dan Taksi Online, Sopir Taksi Online Unjuk Rasa

Inilah Perbedaan Izin Taksi Konvensional dan Taksi Online, Sopir Taksi Online Unjuk Rasa
Nusantarapost.com Belakangan ini layanan transportasi online semakin banyak diminati oleh masyarakat karena memang memiliki kemudahan yang cukup tinggi, hanya cukup dengan menggunakan smartphone maka layanan tersebut akan datang dengan mudah dan cepat. Contohnya saja adalah layanan taksi online.

Namun, rupanya dalam operasionalnya, layanan taksi online berbasi aplikasi memiliki perbedaan dari segi perizinan dengan layanan taksi biasa atau konvensional yang telah muncul lebih dulu.

Sigit Wijatmoko selaku Wakil Kepala Dnas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mengutarakan apabila izin taksi konvensional terrsebut memakai izin penyelenggaraan taksi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 silam tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Sedangkan disisi lain, izin taksi aplikasi memakai izin angkutan sewa. Seperti yang telah diatur dalam peraturan yang belum lama ini telah diterbitkan. Yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Diungkapkan oleh Sigit bahwa adanya perbedaan atas izin tersebut membuat taksi aplikasi sebenarnya tidak dapat disebut dengan istilash “taksi” seperti pada taksi konvensional.

“Karena mereka angkutan sewa, bukan taksi. Angkutan sewa ini memang bisa lintas daerah. Jadi tidak menggunakan pelat kuning,” ujar Sigit.

Namun, walaupun memiliki perbedaan pada segi izin, ditegaskan oleh Sigit bahwa kendaraan yang digunakan untuk taksi aplikasi ini tetap harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan tentunya.

Sigit menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu dan harus dilakukan untuk dapat memenuhi standar keamanan dan kesekamatan.

Kedua hal tersebut yaitu kewajiban bagi sopir untuk lulus tes dan memiliki SIM A Umum (kendaraan roda empat untuk angkutan umum), dan keharusan bagi kendaraan mengikuti uji kelayakan atau uji kir.

“Di sisi pengemudi, pengemudinya harus memiliki SIM A Umum. Sementara kendaraannya harus lulus uji kir. Semua terkena aturan yang sama, baik taksi konvensional, angkutan sewa berbasis aplikasi, maupun angkutan sewa konvensional,” kata Sigit.

Terdapat sekitar 1000 sopir taksi online berbasis aplikasi kini menggelar sebuah aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen dan Kantor Kementerian Perhubungan pada Senin siang kemarin. Tuntutan yang mereka bawa adalah pemerintah untuk mencabut Permenhub Nomor 32 tahun 2016.

Tuntutan untuk mencabut Undang-undang tersebut dilakukan karena menurut penilaian para sopir taksi aplikasi aturan ini sangat membuat mereka rugi.

Salah satunya adalah ketentuan untuk wajib memiliki SIM A Umum. Para sopur merasa bahwa dirinya tak perlu memiliki SIM A Umum. Hal tersebut karena mereka merasa mobil yang digunakan bukan mobil yang berplat kuning akan tetapi hitam.

Share.