kor

nusantarapost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menahan enam orang yang sudah di jadikan tersangka dalam kasus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPKJ) 2014 juga Pengasahan APBD di Kabupaten Musi Banyuasin 2015. ke-enam orang yang di tahan KPK merupakan DPRD Musi Banyuasin.

“Keenam tersangka ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK selama 20 hari pertama,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, pada tanggal 26 april 2016.

Ke-Enam tersangka yang di tahan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Depy Irawan dari Fraksi Nasdem, Dear Fauzul Azim dari Fraksi PKS, Iin Pebrianto dari Fraksi Demokrat, Ujang M Amin dari Fraksi PAN, Jaini dari Fraksi Golkar dan Parlindungan Harahap dari Fraksi PKB. Saat di gelendang kedalam mobil polisi mereka hanya diam.

Pemanggilan penahanan mereka bukan hanya kali ini, Sebelumnya mereka juga di panggil sebagai tersangka dalam kasus yang sama pada tanggal 18 Maret lalu.

Sebenarnya mereka berenam sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 1 Maret 2016 lalu.
Mereka di tetapkan sebagai tersangka karena di anggap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHPidana.

Dengan ditetapkannya mereka sebagai tersangka, itu menambah daftar panjang kasus korupsi terkait hal sama, Sampai saat ini KPK telah menjerat 16 tersangka pada kasus tersebut.

Pada mulanya KPK hanya menetapkan empat orang tersangka saja yaitu anggota DPRD muba Bangbang Karyanto, Adam Munandar, Kepala Bappeda Faisyar dan Kepala DPPKAD syamsuddin Fei.

Setelah dpengembangan kasus, KPK juga menahan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty. bukan hanya itu, penyidik KPK juga menetapkan Ketua DPRD Muba Riamon Iskandar dan 3 wakilnya yaitu Darwin A H, Islan Hanura, serta Aidil Fitri sebagai tersangka.

Kasus ini tercium dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pihak KPK di kota palembang. dari para tangan yang terjerat KPK menyita uang sebesar 2,5 miliar.
uang tersebut merupakan angsuran pembayaran komitmen dari Rp 17 miliar yang diminta oleh DPRD Muba.