RKP
Salah satu moment ketika jokowi memimpin rapat., Credit Image by google

nusantarapost.com – Presiden Republik Indonesia saat ini (Jokowi) mengingatkan kementriannya dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan data yang di terimanya, jokowi berkata bahwa data tersebut tidak akurat, dan akan menyulitkannya membuat kebijakan.

Presiden yang dinilai bersahabat dengan rakyat tersebut juga mencontohkan bahwa data yang berkaitan dengan kemiskinan yang diterimanya ada tiga versi yaitu dari BPS, Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial.

Wong datanya meragukan. Kementan seperti ini, Kemendag seperti itu, BPS seperti ini. Lapangannya saya lihat berbeda lagi. Sampaikan saja data apa adanya. Kalau memang kita harus impor ya impor, tegas. Kalau tidak, ya tidak,” kata Presiden republik indonesia tersebut dalam acara PSE (Pancanangan Sensus Ekonomi 2016) yang di selenggarakan di istana negara, (26/04/2016).

Perbedaan dari Data tersebut di tegaskan supaya di perbaiki. Jokowi juga mengingatkan para mentrinya dan lembaga-lembaga yang bertugas agar pengambilan data tersebut tidak hanya di jadikan sebagai “Proyek”

Orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Kementerian ini ada proyek cari siapa, setop, setop, setop. Satu sekarang data yang kita pakai, BPS,” tutur Jokowi dengan tegas.

oleh karena itu jokowi berharap BPS dapat menjadi tuan untuk data-data yang valid, disamping itu jokowi juga mengancam BPS supaya berhati-hari dikalau data tersebut juga tidak benar.

Tapi kalau enggak benar juga (BPS) ya hati-hati,” ujarnya mengancam.

Selain dari contoh data dari kementerian dan BPS tersebut jokowi juga menemukan bahwa data produksi beras, jagung dan ketenagakerjaan juga tidak sama.

Era seperti itu harus kita akhiri. Di sini peran krusial dan strategis BPS. Sebab dari data BPS yang ada, akan lahir kebijakan yang efektif yang betul-betul benar karena datanya detail dan akurat.ā€¯ujarnya