Susi

Nusantarapost.com¬†– Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan¬†sudah angkat bicara tentang kisruh reklamasi yang terjadi di teluk Jakarta. Selama ini dia juga melihat, selalu dibentur-benturkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Gubernur DKI Jakarta, padahal keduanya sama-sama pemerintah. “Untuk urusan reklamasi di Teluk Jakarta sendiri, katanya sih Pak Ahok menantang Menteri Susi ,tidak begitu lah.

Kami ini sama-sama ada si satu pihak yang sama, Pak Ahok dan saya sama-sama pemerintah, tidak ada yang saling tantang atau menantang,” kata ibu Susi di rumah dinasnya yang berada di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, pada hari Jumat tanggal (15/4/2016). Mentri Susi sendiri menilai, sudah seharusnya baik dari Kementerian Kelautan & Perikanan, atau Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, atau juga Pemprov DKI Jakarta untuk duduk berdiskusi bersama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut. Mengingat reklamasi di Teluk Jakarta itu bukanlah proyek yang main-main.

“Kita semua ingin mencari solusi agar reklamasi di Jakarta baik tujuannya, sangat ambisius dan sangat baik. Tentu saja kalau berkoordinasi dengan sangat baik dan akan menjaga lingkungan yang ada dan tidak terdegradasi, juga stake holder bisa terjaga kepentingannya dan fungsinya” Ungkap dia. Mentri Susi menjelaskan, biasanya reklamasi yang terjadi dimulai dari daerah yang menginginkan 1 perairan yang tertentu. Perpres menjadi payung hukum bagi kementerian yang bekerja.

Kementerian LHK sendiri yang telah mengeluarkan amdal sedangkan KKP sendiri memberikan rekomendasi izin untuk pelaksanaan reklamasi yang terjadi. Sehingga dapat dipastikan untuk reklamasi yang akan dilakukan tidak akan merusak atau mendegradasi lingkungan yang ada sehingga kualitas lingkungan yang lebih jelek. Dan Kemudian, semua pihak yang terganggu akibat reklamasi yang terjadi ini, semisal terpindahkan dari tempat tinggal, tergusur atau direlokasi bagi yang ada di sana agar prosesnya harus benar-benar selesaidan tuntas. Dan juga yang pasti memastikan untuk kepentingan di pemerintah dan di publik harus dinomer 1kan. “Reklamasi yang terjadi itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Akan tetapi reklamasi tersebut sebuah proses yang pelaksanaan penumbuhan wilayah di laut pantai untuk bertujuan pembangunan tertentu,” Ungkap Susi.