Nusantarapost.com – Mantan gubernur DKI Jakarta yang sekarang menjadi presiden Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan beberapa pihak untuk membebaskan 10 waga negara Indonesia (WNI) yang kini sedang di sandra oleh sekelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina.

Kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina telah menyandra 10 WNI ,saat itu awak kapal tugboat Brahma 12 bermuatan batu bara yang akan melali jalur Banjarmasin menuju ke FIlipina.Kapal mereka di bajak oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina pada 26 Maret 2016.

“siang ini baru akan saya kumpulkan”ujar presiden Jokowi di gedung Direktorat Jenderal Pajak,di jalan GAtot Subroto, Jakarta, Selasa (29/3/2016).Pemerintah membenarkan 10 WNI disandera oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina.Dan pemerintah saat ini sedang mengupayakan pembebasan 10 WNI yang disandra.Sekretarian Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden telah mendapatkan laporan mengenai penyanderaan 10 WNI di Filipina.”Semua hal yang terjadi,baik malam ataupun pagi hari sudah disampaikan kepada pak Presiden” kata Sekretarian Kabinet Pramono Anung.

Sekretarian Kabinet Pramono Anung juga mengatakan ,pemerintah siap untuk membebaskan 10 sandera yang di tawan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.Menurut Pramono Anung,pemerintah sudah memerintakan aparat Kepolisian dan TNI untuk membebaskan para sandra yang di sandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Kelompok Abu Sayyaf mengatakan siap membebaskan seluruh ke 10 WNI dengan syarat kebebasan adalah menebus dengan uang sebesar 50 juta peso dengan tengang waktu hingga 31 Maret 2016.

Pemerintah Indonesia disarankan tidak perlu memenuhi permintaan kelompok milisi Abu Sayyaf yang menta tebusan sebesar 50 juta peso atau sebesar Rp15 miiar.Kelompok milisi Abu Sayyaf telah menyandra sejak Sabtu 26 Maret 2016,mereka menyandera kapal Indonesia yang bermuatan batubara besrta 10 WNI.

Kapal yang dikapteni peter Tonses Barahama itu dibajak saat hendak membawa kapal dari banjarmasin menuju Filipina.Ketua Komisi I DPR mahfudz Siddiq mengatakan ,saat ini kelompok Abu Sayyaf semakin terdesak dan kesulitan pendanaan.untuk mengatasi masalh yang terjadi di kelompok tersebut, mereka melakukan cara-cara pemerasan.”Pemerintah tidak perlu memenuhi permintaan tersebut” kata Mahfudz.

Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia bisa membangun kelompuk dengan otoritas Filipina untuk menyelesaikan yang terjadi di Filipina.”Perlu koordinasi dengan pemerintah Filipina untuk pembebasan warga negara indonesia”ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera(PKS).