kampanye pilkadaNusantarapost.com – Tahapan paling krusial dalam Pilkada serentak 2015 resmi dimulai hari Kamis 27 Agustus 2015 lalu. Ada 765 pasangan calon tersebar di 9 Provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota yang telah mendapatkan kepastian mengikuti Pilkada serentak. Ada sejumlah daerah belum pasti karena sampai batas yang ditentukan hanya ada satu pasangan calon alias calon tunggal.

Penetapan pasangan calon oleh KPU pada 24 Agustus, ternyata masih menyisakan persoalan. Ada tiga daerah yang pelaksanaan Pilkadanya ditunda hingga 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kutai Kertanegara dan Denpasar. Adapun yang memiliki potensi calon tunggal adalah Fakfak.

Sementara itu tiga daerah akan menetapkan pasangan calon pada 30 Agustus 2015, yaitu Kota Surabaya, Kota Samarinda, dan Kabupaten Pacitan. jika kandidat yang mendaftar memenuhi syarat, masa kampanye di tiga daerah itu tidak ditambah, atau terpotong terhitung sejak hari ini sampai hari penetapan.

Komisi Pemilihan Umum memberikan waktu bagi para kandidat untuk mempromosikan diri menggaet pemilih hingga 5 Desember 2015. Diberi jeda tiga hari sebagai masa tenang, penentuan nasib para kandidat ditentukan pada 9 Desember 2015.

KPU telah membuat rambu-rambu bagaimana pelaksanaan kampanye itu. Bagaimana teknis serta ancaman sanksi bagi yang melanggar dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagaimana kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi di 261 daerah itu? Komisioner KPU Ferry Rizky Kurniansyah menjelaskan, regulasi memang dibuat KPU RI, tetapi teknis penyelenggaraan dilaksanakan oleh KPU masing-masing daerah. KPU RI sudah mengoordinasi dan memberikan bimbingan teknis dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaran tersebut.

“Teman-teman KPUD yang paling penting dan utama. Karena mereka yang harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait secara langsung di daerah,” kata Ferry di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Rabu 26 Agustus 2015.

KPU Daerah bertugas antara lain melakukan komunikasi dan koordinasi serta membuat kesepahaman dengan tim kampanye pasangan calon serta pihak-pihak lain seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Satpol PP, Kepolisian, juga TNI jika diperlukan, termasuk media terkait mengenai bagaimana pelaksanaan dan pengawasan kampanye di daerah.

“Jadi koordinasi penting harus dilakukan oleh teman-teman di KPU Daerah,” kata Ferry.

SHARE
Seorang Mahasiswi cantik yang hobi menulis Blog dan bercita -cita ingin menjadi seorang Blogger terkenal :D