Presiden RI Dapat Membatalkan Penurunan Biaya Interkoneksi

Presiden RI Dapat Membatalkan Penurunan Biaya Interkoneksi
Nusantarapost.com Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan apabila Joko Widodo selaku Presiden RI bisa saja turun tangan untuk membatalkan penurunan biaya interkoneksi rata-rata 26 persen yang belakangan ini banyak dijadikan bahan pembicaraan.

Hal tersebut dikarenakan dengan membatalkan implementasi interkoneksi, tentu saja sejalan dengan visi yang dicanangkan Jokowi saat ini.

Apung Widadi selaku Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra juga menuturkan apabila menghitng kerugian negara jika penurunan interkoneksi diterapkan akan mencapai Rp 2,3 triliun.

Nilai potensi kerugian tersebut dihitung dari berbagai pajak, penghjasilan (Pph), Pajak Pertambangna Nilai (PPN) dan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP). Sedangkan disisi lain, untuk dividen yang tidak dibayarkan kepada negara sebesar Rp 51,6 triliun.

Sedangkan potensi kerugian perekonomian negara, apabila aturan layanan off-net tersebut diimplementasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) nanti, yang pertama yaitu kehususnya untuk BUMN telekomunikasi akan memiliki kekurangan laba yang selisihnya mencapai Rp 79 triliun.

Kemudian, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dari daerah, khususnya telekomunikasi akan terhambat, karena penurunan investasi Rp 19,5 triliun. Dan yang ketiga adalah bertolak belakang dengan Nawacita yang didengungkan oleh pemerintah sendiri, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

“Pak Jokowi sekarang sedang mengoptimalkan pendapatan perpajakan, seperti dengan tax amnesty (pengampunan pajak). Harusnya, Pak Jokowi dengan peningkatan kinerja perpajakan, tidak akan mendukung kebijakan ini, karena akan mengurangi pendapatan keuangan negara walau tidak signifikan,” ucap Apung di Gedung Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta, Senin 5 September 2016.

Karena itulah, Fitra mendorong Ombudsman untuk dapat mencegah dan menindaklanjuti potensi kebijakan yang tidak transparan tersebut, yang akan memiliki dampak pada pelayanan publik seluruh masyarakat Indonesia.

“Ombudsman perlu ikut terlibat membatalkan kebijakan ini untuk mendukung upaya Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran, melalui penguatan jaringan komunikasi dan menyelamatkan keuangan negara,” desak Fitra.

Kementerian Kominfo belum bisa mengefektifkan Surat Edaran Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 dirilis pada 2 Agustus lalu, dengan penurunan biaya interkoneksi rata-rata 26 persen. Sebab, belum semua operator menyerahkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) kepada Kominfo.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah telah menerapkan penurunan tarif interkoneksi sekitar 26 persen, yang akan ditujukan dalam Peraturan Menteri (Permen).

Dengan adanya penurunan itu, maka biaya interkoneksi panggilan lokal seluler turun pula menjadi Rp 204 per menit dari sebelumnya adalah Rp 250 per menit.

Perhitungan ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2015 silam, menggunakan payung hukum Peraturam Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2006 tentang Interkoneksi.

Alhasil dari penurunan biaya interkoneksi tersebut, secara rata-rata untuk 18 skenario panggilan dari layanan seluler sekitar 26 persen. Rencananya, biaya interkoneksi yang dituangkan dalam Permenkominfo itu sedianya terbit pada 1 September 2016.

Share.